 |
| Foto: Komjen,Tito Karnavian Calon Kapolri |
Jakarta,Nolkm||-Calon Kapolri Komisaris Jenderal Tito
Karnavan saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Sejumlah
ide dan gagasan diutarakan dalam rangka melakukan reformasi Polri, pelayanan
publik dan penegakan hukum.
Tito memaparkan komitmentnya jika dirinya sudah menjadi orang
nomor satu di korps bhayangkara nanti “Saya akan memimpin polri yang
profesional modern dan terpecaya”Ucap Tito dihadapan para legislatif di gedung
DPR-RI.
Setidaknya ada 10 komitmen diucapkan tito di depan sejumlah
anggota dewan bila dirinya
terpilih menjadi Kapolri.
Pertama, melakukan konsolidasi internal dan
menyiapkan langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudukan organisasi Polri
yang makin solid dan profesional. Persoalan pembenahan soliditas internal
memang perlu digalang dalam rangka mewujudkan perubahan di tubuh Polri. Selain
itu, konsolidasi pun dibutuhkan untuk menyamakan persepsi menyusun sejumlah
langkah strategis.
Kedua, melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Kapolri sebelumnya. Sejumlah program Kapolri di era sebelumnya memang perlu dilanjutkan. Seperti di era kepemimpinan Jenderal Sutarman misalnya, digagas adanya polisi desa. Keberadan satu polisi satu desa perlu dilanjutkan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Program lainnya dalam menjaga Kamtibmas dan penegakan hukum mesti terus dilanjutkan.
Ketiga, mewujudkan insan bhayangkara dan organisasi Polri yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tak hanya itu, insan bhayangkara mesti menjunjung etika dan moral dalam kehidupan. Tito mengakui, masyarakat terus menyorot Polri. Kinerja Polri dalam bidang pelayanan publik kerapp dikritik masyarakat. Oleh sebab itu, ke depan dalam penegakan hukum Tito menekan menghilangkan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan.
Keempat, mengedepankan sistem pendidikan dan latihan anggota Polri dalam meningkatkan kompetensi dan integritas sumber daya di institusi bhayangkara. Peningkatan kemampuan kompetensi dan keahlian mesti ditingkatkan dalam menghadapi perkembangan global, termasuk modus kejahatan di era teknologi.
Kelima, melakukan koordinasi dengan stake holder terkait guna memudahkan dan memperlancar program yang telah direncanakan dan ditetapkan.
Kedua, melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Kapolri sebelumnya. Sejumlah program Kapolri di era sebelumnya memang perlu dilanjutkan. Seperti di era kepemimpinan Jenderal Sutarman misalnya, digagas adanya polisi desa. Keberadan satu polisi satu desa perlu dilanjutkan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Program lainnya dalam menjaga Kamtibmas dan penegakan hukum mesti terus dilanjutkan.
Ketiga, mewujudkan insan bhayangkara dan organisasi Polri yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tak hanya itu, insan bhayangkara mesti menjunjung etika dan moral dalam kehidupan. Tito mengakui, masyarakat terus menyorot Polri. Kinerja Polri dalam bidang pelayanan publik kerapp dikritik masyarakat. Oleh sebab itu, ke depan dalam penegakan hukum Tito menekan menghilangkan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan.
Keempat, mengedepankan sistem pendidikan dan latihan anggota Polri dalam meningkatkan kompetensi dan integritas sumber daya di institusi bhayangkara. Peningkatan kemampuan kompetensi dan keahlian mesti ditingkatkan dalam menghadapi perkembangan global, termasuk modus kejahatan di era teknologi.
Kelima, melakukan koordinasi dengan stake holder terkait guna memudahkan dan memperlancar program yang telah direncanakan dan ditetapkan.
Keenam, menunjukkan teladan pemimpin yang memiliki
kompetensi, proaktif, tegas tidak ragu-ragu dan bertanggungjawab. Selain itu,
melayani dan memberdayakan anggota serta antisipatif terhadap perubahan.
Ketujuh, mewujudkan pelayanan prima Polri kepada masyarakat dengan lebih mudah, cepat, nyaman dan humanis. Aspek pelayanan masyarakat kerap menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, protes masyarakat lantaran laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh polisi. Ia berjanji ketika menjabat Kapolri akan mengubah pelayanan masyarakat menjadi lebih baik.
Kedelapan, menerapkan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan menindak bagi yang melakukan pelanggaran. Tak hanya itu, Tito berjanji akan meningkatkan kesejahteraan anggota Polri.
Ketujuh, mewujudkan pelayanan prima Polri kepada masyarakat dengan lebih mudah, cepat, nyaman dan humanis. Aspek pelayanan masyarakat kerap menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, protes masyarakat lantaran laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh polisi. Ia berjanji ketika menjabat Kapolri akan mengubah pelayanan masyarakat menjadi lebih baik.
Kedelapan, menerapkan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan menindak bagi yang melakukan pelanggaran. Tak hanya itu, Tito berjanji akan meningkatkan kesejahteraan anggota Polri.
Kesembilan, mengamankan program prioritas nasional
dan kebijakan pemerintah.
Kesepuluh, melaksanakan dengan sungguh-sungguh
reformasi internal Polri, peningkatan pelayanan publik menjadi lebih prima.
Hal penting lainnya, meningkatkan penegakan hukum yang makin profesional serta berkeadilan. Serta, penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleran. Ia menilai bila komitmen dan program prioritas dilaksanakan sepenuhnya akan berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Polri. “Maka akan menimbulkan public trust dan publik opini yang baik,” ujar jenderal polisi bintang tiga itu.
Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman mengatakan sejumlah program prioritas dan komitmen calon Kapolri terbilang bagus di atas kertas. Menjadi persoalan implementasi kerap kali berbeda dengan ide yang digagas. “Tolng dijelaskan bagaimana menjelaskan dan menjalankan komitmen itu,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi III lainnya Desmond J Mahesa menambahkan,” lambannya proses tindaklanjut terhadap laporan masyarakat menjadi keluhan masyarakat ” kata Desmond, sudah menerima sebanyak 50 laporan terkait pelayanan Polri di masa sidang kali ini. “Ini gambaran buruknya pelayanan dan haus dibenahi,” pungkasnya.(Hkm/OL)
Hal penting lainnya, meningkatkan penegakan hukum yang makin profesional serta berkeadilan. Serta, penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleran. Ia menilai bila komitmen dan program prioritas dilaksanakan sepenuhnya akan berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Polri. “Maka akan menimbulkan public trust dan publik opini yang baik,” ujar jenderal polisi bintang tiga itu.
Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman mengatakan sejumlah program prioritas dan komitmen calon Kapolri terbilang bagus di atas kertas. Menjadi persoalan implementasi kerap kali berbeda dengan ide yang digagas. “Tolng dijelaskan bagaimana menjelaskan dan menjalankan komitmen itu,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi III lainnya Desmond J Mahesa menambahkan,” lambannya proses tindaklanjut terhadap laporan masyarakat menjadi keluhan masyarakat ” kata Desmond, sudah menerima sebanyak 50 laporan terkait pelayanan Polri di masa sidang kali ini. “Ini gambaran buruknya pelayanan dan haus dibenahi,” pungkasnya.(Hkm/OL)
0 Komentar