Cilegon,Nolkm.com|| – Wakil Walikota Cilegon, Edi Ariadi bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Cilegon, Mahmudin mengumpulkan pejabat struktural Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Cilegon di Aula BKD dalam rangka mencari jalan keluar terkait tingkat kehadiran di DKP, Senin (27/06).
Komitmen Edi agar aparatur bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dibuktikan dengan sering melakukan sidak ke SKPD di Kota Cilegon. "Pembinaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil sidak kemaren,sehingga saya mengumpulkan SKPD terkait untuk mencari tau permasalahaannya, apakah komunikasinya, koordinasinya atau memang pribadinya masing-masing," tuturnya.
Lebih lanjut Edi menjelaskan tujuan dari dikumpulkannya DKP adalah untuk memberikan suatu terapi agar permasalahan kehadiran di DKP bisa terselesaikan.
"Saya ingin satu terapi bagaimana koordinasi yang terjadi di dinas kebersihan dan pertamanan , apakah ada koordinasi terputus atau masalah yang lain, sehingga bisa kita selesaikan masalah ini dengan bersama supaya kedepan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi," ungkapnya.
Terkait dengan DKP yang hari ini dikumpulkan, Edi mengatakan bahwa permasalahan yang utama adalah tidak dijalankannya aturan aparatur di DKP ini.
"Yang saya lihat tadi DKP harus kembali ke aturan, dari mulai tingkat kehadiran, apel pagi dan mekanisme kerja dan sebagaianya, jangan kerjanya masing-masing, karena kita ini bekerja di birokrasi ibarat mesin, jadi harus semuanya bergerak dalam birokrasi, harus selesai, ayo bareng-bareng," katanya.
Edi meminta kepada Kepala SKPD untuk bersabar dalam menghadapi bawahannya. "Seni memimpin harus ditumbuhkan dari kepala dinas setiap SKPD. Semoga permasalahan ini tidak permanen, karena kelemahan yang permanen itu bahaya buat birokrasi, harus ada penekanan dari kepala SKPD untuk sabar dalam menghadapi bawahannya, sehingga bisa mengayomi bawahan dengan tidak meninggalkannya," ujarnya
Mahmudin menambahkan dengan dikumpulkannya pejabat eselon III,IV dan pejabat struktural di SKPD yang bermasalah dengan kehadiran diharapkan dapat dicarikan jalan keluarnya. "Pembinaan tindak lanjut dari hasil sidak bersama Pa Edi dan Bu Ati kemaren kita berencana mengumpulkan SKPD yang bermasalah dengan tingkat kehadiran di SKPD tersebut, bukan hanya dinas kebersihan saja, tetapi semua SKPD yang tingkat kehadirannya rendah, SKPD yang persentase kehadirannya dibawah 70% juga akan kita panggil untuk dilakukan pembinaan agar dapat dicari jalan keluarnya," jelasnya.
Kepala DKP Kota Cilegon, Ujang Ling menanggapi persentase kehadiran pegawainya dengan mengatakan bahwa tugas pokok dan fungsi dari DKP itu lebih banyak yang turun ke lapangan. "Tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan itu kalau dipersentasikan, 70% berada di lapangan, karena amanat dari Walikota Cilegon yang menginginkan Kota Cilegon itu hijau dan asri serta bersih maka saya instruksikan kepada rekan-rekan di DKP pada rapat untuk memaksimalkan dalam penghijauan Kota Cilegon, mungkin ini yang menyebabkan ruangan kantor menjadi sepi," pungkasnya.(Ksb/mm)
0 Komentar